1. KPU merupakan lembaga yang berwenang untuk menetapkan jumlah kursi anggota DPR dimasing-masing daerah
2. Kebijakan pemerintah untuk memisahkan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif bertujuan untuk mewujudkan lembaga pengadilan yang mandiri.
3. Dalam peraturan pemerintah disebutkan bahwa rentangan usia untuk menjadi pegawai negeri adalah 18-40 tahun
4. Pemerintah telah mengatur PNS yang berkeinginan menjadi anggota parpol dalam PP RI No.12 Tahun 1999 No.5 Tahun 1999
5. UU No. 22 Tahun 1999 berisi tentang pemerintah daerah
6. Pembinaan PNS dilakukan dengan jalan
- Pengangkatan
- Pendidikan
- Pemutasian
- Pemindahan
7. Sesuai pasal 18 PP No 28 Tahun 1990, yang dimaksud dengan penilaian pada pendidikan dasar mencakup :
- Kegiatan dan kemajuan belajar siswa
- Satuan pendidikan sebagai satu keseluruhan
- Guru dan tenaga kependidikan lainnya
- Pelaksanaan kurikulum
8. Batas usia pensiun bagi PNS dapat diperpanjang hingga usia 60 tahun apabila yang bersangkutan menjabat jabatan sbb:
- Guru TK, SD, Pendidikan Agama
- Guru yang ditetapkan secara penuh pada SD
- Guru yang ditetapkan secara penuh pada SLTP
- Guru yang ditetapkan secara penuh pada SLTA
9. Kegunaan tata usaha kepegawaian sbb :
- Pemberi penialaian guna kepentingan kenaikan pangkat setiap pegawai
- Bahan pertimbangan untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja
- Membantu instansi dalam menyelesaikan mutasi pegawai
- Menyusun tata usaha kepegawaian yang tertib dan teratur
10. Pemerintah mengeluarkan UU No. 5 tahun 1999 untuk menghindari pola pedagangan monopoli dan persaingan tidak sehat
11. Dasar dikeluarkan UU No. 28 Tahun 1999 adalah karena KKN bertentangan dengan keadilan
12. Untuk menjawab tantangan pasar Asia Pasifik tahun 2020 bangsa Indonesia harus meningkatkan SDM
13. Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pada daerah otonomi dalam rangka NKRI. Desentralisasi menurut UUNo. 22 Tahun 1999 Pasal 1 adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI
14. LPS merupakan singkatan dari Lembaga Penjamin Simpanan yang bertujuan untuk menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. LPS merupakan sebuah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU RI No. 24 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004
15. TAP MPR No. VI tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri
16. TAP MPR No. VII tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri
17. Ujian akhir yang dilakukan terhada murid tingkat terakhir dalam jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA bertujuan untukmeningkatkan mutu pendidikan yang telah diajarkan.
18. lembaga yang dibentuk melalui keputusan presiden nomor 27 tahun 1998 danbertujuan untuk menyehatkan perbankan, yaitu BPPN. BPPN merupakan kependekan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden nomor 27 tahun 1998. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPPN kemudian dibubarkan oleh presiden Megawati pada tahun 2004
19. Yang berhak mengeluarkan sertifikat SNI adalah BSN. BSN merupakan kependekan dari Badan Standarisasi Nasional. Badan ini merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kewajiban untuk memberikan informasi tentang standarisasi kepada stakeholder maupun masyarakat umum.
20. Hak MA adalah untuk menguji terhadap peraturan yang berlaku : Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah
21. Dalam UU No. 2 tahun 2002 disebutkan bahwa keamanan Negara merupakan tanggung jawab bersama antara kepolisian Negara, TNI, dan masyarakat
22. KUBE merupakan kependekan dari Kebijakan Umum Bidang Energi.
23. Sistem Ekonomi Komando adalah sebuah system dimana seluruh proses ekonomi (produksi, konsumsi, dan distribusi) direncanakan dan dialokasikan oleh pemerintah.
24. BOS merupakan kependekan dari Biaya Operasional Sekolah
25. UU No. 23 Tahun 1999 menyebutkan bahwa tujuan dari Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
Daftar Judul PTK klik disini
0 comments:
Post a Comment